Salah Satu yang di Sinyalir Pak Ryamizard

Donor Asing Janggal

Jakarta, Kompas - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat Indonesia mempertanyakan keberadaan lembaga donor asing di berbagai instansi Indonesia yang dinilai janggal. Selain manfaatnya dinilai tidak signifikan untuk demokratisasi di Indonesia, fasilitas yang diberikan pemerintah terasa berlebihan.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang, dan Lucius Karus dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan di Jakarta, Senin (18/4).

Menurut Jeirry, dana-dana asing yang diberikan tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal itu karena pengelolaan anggaran tak efisien dan efektif. Peruntukannya tak tepat sasaran dan banyak tumpang tindih dengan program pemerintah yang dibiayai APBN.

Jeirry mencontohkan, menjelang Pemilu 2009 ada program peningkatan kapasitas anggota KPU, KPU daerah, dan staf sekretariat dilakukan dengan dukungan lembaga donor asing dan sosialisasi. Kegiatan serupa dilakukan sama dan berulang-ulang karena ada dana dari APBN ataupun dari lembaga donor asing. Akibatnya, menurut Jeirry, bisa terdapat dua laporan untuk satu kegiatan, ke lembaga donor dan ke lembaga negara.

Di DPR, ujar Sebastian, keberadaan kantor lembaga donor asing United Nations Development Programme (UNDP) juga terasa janggal, apalagi sudah berlangsung bertahun-tahun. Bantuan lembaga donor asing juga terjadi pada penataan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.

Dukungan yang diberikan harus diperjelas, bersifat hibah atau utang. Apabila bantuan berupa utang, jelas akan membebani rakyat Indonesia. Kalaupun sifatnya hibah, besar kemungkinan adanya duplikasi anggaran.

Keberadaan kantor lembaga donor asing UNDP di kompleks DPR selama bertahun-tahun, lanjut Sebastian, juga terasa janggal. Perlakuan istimewa ini seakan menunjukkan pemerintah berutang budi kepada pihak donor dan menimbulkan dugaan adanya intervensi asing. Semestinya, kata Ray, ada pola kemitraan yang nyata antara lembaga donor dan masyarakat Indonesia.

Dihubungi terpisah, anggota KPU, Endang Sulastri, membantah ada tumpang tindih anggaran. Itu karena penerimaan lembaga asing dilakukan mengikuti aturan dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). ”Apabila Bappenas sudah mengonfirmasi tidak ada alokasi di APBN, baru bantuan dari lembaga asing diterima. Kami juga tak menerima uang tunai, tetapi manfaatnya saja,” kata Endang.

Project Officer untuk Election Project UNDP Indonesia Partono menambahkan, pihaknya bisa memastikan program tidak tumpang tindih sebab sebelumnya ada pertemuan antara UNDP, Bappenas, dan lembaga yang dibantu. Kebutuhan yang belum dibiayai APBN bisa dikerjakan UNDP. Kerja UNDP diaudit secara internal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (INA)

MasjidTertua di Gayo Lues

SEBUAH-masjid yang sudah berumur 800 tahun peninggalan sejarah terdapat di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Meski sudah berumur 800 tahun, masjid itu tampak masih kokoh. Bangunannya belum pernah dirombak dan kondisinya masih utuh.
Bangunan masjid Asal di desa itu, merupakan sejarah masuknya ajaran Islam yang dibawakan bangsa India melalui jalur perdagangan. Masjid itu adalah masjid yang pertama kali di bangun di Aceh oleh para syech-syech beberapa abad yang silam.

Masjid Asal di Desa Penampaan itu, dindingnya terbuat dari tanah, tiangnya 16 batang dari kayu, plafonya terbuat dari pelepah ijok yang dirajut dengan rotan dan atapnya terbuat dari ijok. Di sekeliling masjid itu juga terdapat kuburan para ulama terdahulu sebelum syech-syech yang membangun masjid itu meninggal dunia. Di dalam Masjid Asal itu terdapat sumur tua yang air dipercayai atau diyakini masyarakat dapat mengobati segala penyakit serta di masjid itu juga diyakini apabila memohon sesuatu yang baik akan di kabulkan oleh Alla SWT.

Tokoh Masyarakat Desa Penampaan, Nurdin (69) didampingi Bilal Masjid Asal, Abdullah (52) kepada Serambi, mengatakan, bangunan Masjid Asal itu sudah 800 tahunan hingga kini masih utuh. Masjid Asal tersebut aslinya berukuran 20 X 20 meter berlantai tanah. Namun, kini masjid tersebut telah diperluas dengan bantuan dari para donator. Tapi, bentuk asli peninggalan sejarah itu hingga kini tidak dirombak, kecuali lantai tanah kini menjadi lantai semen.

Selain itu, juga masih terdapat dua buah kitab Alquran peninggalan sejarah dan kini telah diamankan. Di dalam masjid itu keadaannya sangat sejuk kendati tidak ada kipas angin dan terkadang para jamaah yang mendengarkan khutbah saat shalat jumat banyak yang ketiduran. Dia juga menceritakan, Masjid Asal itu, pada zaman penjajahan belanda pernah dilemparkan bom oleh bangsa Belanda. Namun, bom yang dilemparkan di masjid itu tidak meledak dan juga bangsa Belanda pernah menghancurkan masjid itu dengan menghujamkan pedang ke tiang masjid, tapi tidak rusak dan hanya sedikit bekas sayatan tanpak pada tiangnya. Dari hal itulah, ujar Nurdin, makanya mereka menyakini masjid itu keramat apalagi usianya telah 800 tahun.

Dikatakan, masjid itu sering ramai dikunjungi oleh masyarakat dari segala penjuru sepeti dari Pula Jawa, Sumatera Utara dan provinsi lainya. Mereka datang ke masjid itu usai shalat lima waktu juga melaksanakan shalat sunat memohon yang baik-baik kepada Allah di masjid itu dan selama ini setiap permintaan yang diajukan oleh pemohon Insya Allah terpenuhi dan juga air sumur tua di lokasi masjid itu juga dapat mengobati segala macam penyakit

Pemimpin Gayo Lues dan Aceh Tengah ke Depan

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=167132703296992&set=a.155875484422714.34000.100000007903110

Pat Gu Lipat

Bukan Pat-gulipat, Mestinya: Kelola Di Tempat Terang!

Rencana penjualan Krakatau Steel yang menuai kritik pedas dari banyak pihak seakan memberikan rasa de javu terhadap penjualan Indosat yang merugikan negara triliunan rupiah. Hak prerogratif Presiden terhadap laku ugal-ugalan ini seakan mlempem tak bersuara. Sungguh rejim sekarang ini terlalu banyak mengelola negara -yang ditegakkan oleh darah dan nyawa pejuang kemerdekaan, justru banyak dilakukan di tempat gelap. Tepatnya adalah, rejim sekarang ini adalah rejim pat-gulipat dengan topeng hukum yang kokoh nan melekat erat terpasang di wajah buramnya. Semakin hari rakyat semakin paham bahwa hukum dipahami dan dilaksanakan oleh rejim ini dalam kerangka laku sok, sok setia kepada hukum, sok sesuai prosedur. (jangan-jangan juga sok teraniaya, sok berurai-air mata!)

Rejim yang seperti ini jelas tidak kompetibel dengan situasi obyektif yang berkembang sesuai dengan perkembangan hidup bersama manusia dalam segala aspeknya. Setiap hidup bersama, sebagai satu bangsa misalnya, selalu mempunyai potensi untuk maju dan berkembang, atau berhenti berkembang dan bahkan akan nampak mundur karena selalu tertinggal tatkala bangsa lain sudah lari kencang di depan. Tidak kompetibelnya rejim ini dengan situasi obyektif yang ada akan membuat potensi keterbelakangan dibandingkan dengan negara-bangsa lain dapat menjadi aktus yang nyata.

Dari perkembangan hidup bersama era manuskrip yang kemudian bergeser pada pengenalan masyarakat akan kekuatan mesin cetak, kemudian telepon, radio dan televisi serta yang sekarang merebak adalah jaringan internet maka tata kelola di tempat gelap jelas bukanlah sebuah tata kelola yang kompetibel, bukan tata kelola yang klop dengan perkembangan situasi ini. Tetap mengelola negara di tempat gelap jelas telah mempertaruhkan masa depan bangsa beserta keseluruhan isinya, terutama yang dipertaruhkan adalah anak-cucu penerus bangsa ini.

Salah sekali menempatkan tata kelola di tempat terang pertama-tama di atas bangun hukum dan prosedur. Tata kelola di tempat terang itu pertama-tama adalah masalah kemauan politik, keputusan politik dan kemudian tindakan politik. Hukum-prosedur tetap merupakan instrumen penting dalam hal ini, tetapi jika hukum-prosedur adalah tubuh maka kemauan politik itu adalah jiwanya. Rejim sekarang ini bahkan hanya menempatkan hukum sebagai topeng yang dilekatkan pada tubuh, apalagi jika kita bicara jiwa yang mana justru hasrat utamanya adalah pada pat-gulipat itu!

Karena politik selalu berurusan dengan rakyat kebanyakan maka menyerahkan masalah politik hanya pada segelintir elit saja akan mengandung resiko yang terlalu besar. Rakyat harus mampu mengontrol kekuatan politik yang ada di tangan elit politik meski yang ada di depan rakyat itu adalah seorang manusia yang sungguh kampiun dalam melaksanakan amanat rakyat. Tetapi di satu pihak, dari hari ke hari faktanya rakyat selalu disibukkan dengan urusan survival, urusan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya (dan ini adalah sangat sah-sah saja), lalu kemudian bagaimana kontrol politik ini dapat dilaksanakan? Ada LSM, ada koran-majalah, ada televisi dan ada internet, bukankah ini dapat menjadi alat kontrol bagi rakyat? Tentu ini adalah alat penting bagaimana kekuasaan politik dapat dikontrol, tetapi tetap saja karena yang dikontrol itu adalah kekuasaan politik maka yang utama sebagai alat kontrol mestinya juga adalah sebuah kekuatan politik, sebuah kekuatan di mana kolektifitas rakyat dapat benar-benar mewujud sebagai kekuatan politik. Dan itu adalah partai politik. Sayangnya justru partai politik yang ada sekarang ini sepertinya tidak mampu melawan laku pat-gulipat rejim ini, atau jangan-jangan banyak elit partai justru merupakan bagian dari rejim pat-gulipat ini?

Partai yang kuat jelas diperlukan untuk menghentikan rejim pat-gulipat ini, tetapi bagaimanakah sebuah partai politik dapat disebut sebagai partai yang kuat? Yang pengurus partainya banyak uang? Yang pengurus partainya bergelar doktor, profesor? Yang mempunyai tim ahli di bidang pencitraan? Ada dua hal partai dapat disebut sebagai partai yang kuat. Yang pertama adalah hidup partai itu betul-betul denyutnya dirasakan oleh anggota partai khususnya dan rakyat pada umumnya -dari hari ke hari, bukan hanya saat menjelang pemilihan umum saja. Terhadap setiap peristiwa politik yang terjadi dari hari ke hari, semestinyalah partai merupakan satu hal pertama yang kemudian ”nyanthol”, ada di benak rakyat. Atau dalam istilah Henry Berson, dari aspek ’waktu’, hidupnya sebuah partai politik yang kuat adalah dalam perspektif durée, bukan temps. Hal kedua adalah terkait dengan monopoli sah dari negara dalam hal penggunaan kekerasan. Bisakah partai dapat mengendalikan itu secara efektif?

Pelajaran Dari Piala Dunia

Banyak pelajaran dari pergelaran Piala Dunia 2010 kali ini, dan juga tentu piala dunia waktu-waktu lalu, baik dari sisi penyelenggaraan maupun dari sepakbolanya itu sendiri. Salah satunya adalah saat penyerahan medali dan trophy bergilir bagi juara. Jika kita perhatikan maka nampak dalam penyerahan medali itu wasit dan asisten wasit juga memperoleh medali penghargaan atas perannya memimpin jalannya pertandingan final. Dan yang menyerahkan medali untuk wasit adalah perwakilan dari negara yang berhadapan dalam final.

Mungkin penyerahan medali penghargaan bagi wasit oleh perwakilan negara yang bertanding itu hanya merupakan faktor teknis belaka sesuai dengan urutan hirarki peran dalam ranah pertandingan puncak itu. Tetapi ini juga bisa kita lihat sebagai penghargaan atas peran wasit yang diberikan oleh kedua tim yang bertanding atas pelaksanaan tugasnya memimpin pertandingan secara adil, fair dan tidak memihak sehingga masalah menang dan kalah adalah sebuah kata akhir yang mesti dapat diterima secara terhormat dan bermartabat.

Maka wasit dalam sepakbola atau wasit dalam pertandingan-pertandingan olah raga lain yang dalam dirinya sudah melekat sikap menjunjung tinggi fair play, memegang peran penting dalam menjaga kehormatan dan martabat olah raga itu sendiri. Tentu faktor pemain dan pelatih atau manajer tim juga tak kalah penting, tetapi wasit tetaplah merupakan faktor yang tidak tergantikan sebagai ‘penjaga gawang’ berlangsungnya sebuah pertandingan yang terhormat dan bermartabat.

Dalam liga-liga Eropa yang dapat kita ikuti di sini, atau juga di Piala Dunia kali ini, sering kita melihat bagaimana wasit terpaksa mengeluarkan kartu kuning ketika seorang pemain protes berlebihan kepada wasit, atau berlaku kasar terhadap wasit. Bahkan seorang pelatihpun bisa dijatuhkan sangsi ketika setelah pertandingan dia terlalu banyak mengritik kepemimpinan wasit. Atau juga dari sisi wasit, bahkan ketika ada kecurigaan terhadap wasit yang selama waktu jeda berbincang dengan pelatih lawan inipun sudah bisa menjadi isu yang mungkin akan mencuat.

Memang sangat kontras dengan yang terjadi di dunia sepak bola kita yang sering dalam tayangan sebuah pertandingan kita dapat melihat dengan mata telanjang bagaimana wasit dikejar-kejar oleh pemain, wasit didorong-dorong oleh pemain, wasit yang dipukul oleh seorang manajer tim seperti ketika Yoyok Sukawi manajer PSIS melontarkan bogem mentahnya ke wasit beberapa waktu lalu, yang syukur meleset dan dia sendiri malah tersungkur jatuh kehilangan keseimbangan.

”Bangsa Indonesia belum mampu menyelesaikan berbagai masalah yang masih menimbulkan luka di masyarakat. Bahkan, yang terjadi, bangsa ini malah berkompromi dengan masalah itu”, demikian Kompas 12 Juli 2010 melaporkan kegiatan diskusi film berjudul 3 hati, Dua Dunia, Satu Cinta, Sabtu 10 Juli 2010 di Jakarta. “Kebudayaan juga berkompromi,” kata rohaniawan Benny Susetyo seperti dilaporkan Kompas.

Atau kalau kita lihat contoh di atas, Yoyok Sukawi yang melontarkan bogem mentah kepada wasit dalam suatu pertandinganpun ternyata masih mampu menjadi seorang wakil rakyat di DPRD I Jawa Tengah melalui Partai Demokrat. Atau juga yang diperlihatkan oleh pengurus-pengurus PSSI ketika Nurdin Halid, Ketua Umumnya saat harus masuk penjara karena kasus korupsi. Atau juga ketika Partai Demokrat tetap menerima sebagai salah satu Pengurus Pusat dari seorang Andi Nurpati yang telah diberhentikan dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), yang mana sebenarnya KPU adalah juga ’wasit’ dari gelar pemilihan umum yang juga sangat menghargai fair play. Dan yang bahkan Andi Nurpati itu diberhentikan karena melanggar asas, sumpah dan etik! Kalau dalam Piala Dunia kemarin, pihak-pihak yang bertanding mengalungkan medali penghargaan atas kerja keras wasit dalam menjaga pertandingan berlangsung fair sampai akhir pertandingan, justru sekarang ini Partai Demokrat mengalungkan medali perhargaan untuk seorang ’wasit demokrasi’ yang dipecat sebelum masa tugasnya berakhir karena melanggar asas, sumpah dan etik. Sungguh suatu yang absurd dan kemudian sulit untuk dijelaskan lagi.

Sekali lagi mengutip laporan Kompas di atas, ”Bangsa Indonesia belum mampu menyelesaikan berbagai masalah yang masih menimbulkan luka di masyarakat. Bahkan, yang terjadi, bangsa ini malah berkompromi dengan masalah itu.” Betulkah ini? *** (KNPK, 12/07/2010)

Budaya dan Alam Tanoh Gayo

Lihatlah betapa hebat dan Kayanya Kerajaan Gayo dengan budaya serta AlamNya.............
Janganlah ini dijadikan komoditi oleh tangan2 para perusak yang menghisap darah rakyat..............
Bangunlah dan Bersatulah Orang gayo...............
Janganlah engkau mau di adu domba lagi...............