SENYAWA OLIGARKI-PEMBURU RENTE

Tepatnya: Senyawa Oligarki-Pemburu Rente (#1 Public Enemies)

Jeffrey Winters: Indonesia is a Democracy State Without Law

Political observer from the University of Northwestern United States, Prof. Jeffrey Winters, assesses that Indonesia is a democratic state without law. The statement is based on his observation that after the fall of the Suharto regime, the democratic system in Indonesia has turned to the system of oligarchy. Consequently, laws which are expected to restrict and guard the government do not function at all.

“The effect of democracy without law is the criminal democracy. The law here actually submits to the authorities,” said Jeffrey in Public Discussion of Oligarchy and Corruption: Perspectives of Political-Economy and Law at the UGM Faculty of Law, Friday (15/4).

Jeffrey added, although so far Indonesia has been known as a democratic country, even in some ways are more democratic than the U.S., ironically it also earned the title of one of the most corrupt countries. Proofs of democracy in Indonesia for instance are the direct presidential election system and the numerous political parties which are more in number than the U.S. political parties.

In his opinion, oligarchy is based more on money and wealth owned by a number of elite. While the elite are more widely supported due to their status, official position, the capacity of mobilization, and violence. There are some benign oligarchies, but some are wild. The impact of the oligarchy, in addition to laws that are subject to the ruler, is a figure that is more important than institutions.

“Despite their small number, oligarch controls laws and institutions. Oligarchy is based on money and wealth,” said Jeffrey.

With the oligarchy, he admitted there are still many Indonesian people who want to return to the Suharto’s New Order. At that time they thought the country’s stability and prosperity were more settled.

“Suharto was indeed a dictator, but some people miss the atmosphere back in the New Order which they say was more comfortable and stable,” said Jeffery who had once lived in Yogyakarta.

He also pointed out the reign of oligarchs system by the billions dollars of assets owned by Indonesians, even those living outside the country. In fact, some have a fortune reaching 25% of Indonesia’s GDP. “The concentration of Indonesia’s finance might be many times  more compared to that of Thailand, Malaysia, and even Singapore,” said Jeffrey.

Submitted by marwati on Tue, 04/19/2011 - 02:47.

http://www.ugm.ac.id/en/?q=news/jeffrey-winters-indonesia-a-democracy-state-without-law

NI YAU CAIFU NI XIAN ZUO LU

Ni yao caifu ni xian zuo lu: bila ingin makmur bikin jalan dulu, demikian pepatah kuno China berbunyi. China sampai detik ini masih dengan “kecepatan penuh” membangun 25 kilometer jalan baru per hari, sedangkan di Indonesia tidak sampai ada sepersepuluhnya.[i] Apa makna strategis dibalik pepatah itu?

Yang bisa kita pelajari dari pepatah kuno China di atas adalah: keterhubungan! Cobalah kita bayangkan cerita yang sudah akrab dengan kita, yaitu tentang seikat lidi dan ketika mereka diceraikan dari ikatannya. Lidi-lidi itu jika terlepas satu dengan yang lain akan mudah dipatahkan, tetapi jika diikat menjadi satu maka akan sulit dipatahkan, bahkan oleh orang terkuat sekalipun. Yang mengikat sekelompok manusia, katakanlah kita sebagai bangsa Indonesia bisa memang dengan hadirnya sebuah ideologi, atau memori sejarah yang sama, atau yang lainnya yang dapat dimaknai dalam term marxian sebagai bagian dari ‘suprastruktur’ –bangunan atas. Tetapi hidup dari hari ke hari, kongkret hidup bersama tidak hanya membutuhkan hal-hal ‘suprastruktur’ tersebut, tetapi juga bentuk-bentuk ‘infrastruktur’, basis material yang mendukung dan terlibat dalam hidup keseharian. Bahkan menurut Marx, suprastruktur , bangunan atas, itu lebih banyak ditentukan oleh basis material daripada sebaliknya.

Maka jalan, baik jalan raya, kereta api, laut maupun udara adalah masalah keterhubungan, masalah bagaimana membangun sebuah ikatan. Tetapi bukankah keterhubungan itu dapat dibangun dengan biaya yang sangat murah, dengan jaringan internet, misalnya? Dengan satelit Palapa yang memfasilitasi siaran televisi sampai pelosok-pelosok desa? Sekali lagi, ini memang perlu dan sebaiknya juga dikembangkan, tetapi yang harus diingat ialah hubungan antar manusia yang paling genuine, yang paling mampu membangun ikatan yang kuat adalah pertemuan langsung antar manusia itu sendiri, face-to-face.

Selain itu, ekonomi riil jelas membutuhkan sarana perhubungan yang kongkret, baik itu jalan, pelabuhan sampai pada tersedianya energi.

Jika kita melihat sejarah perkembangan manusia, mulai dengan ditemukan roda, kapal laut, kereta api, mobil dan pesawat terbang, kesejahteraan manusia kebanyakan juga seiring dengan bagaimana satu kelompok manusia itu dapat memaksimalkan keuntungan dari fasilitas keterhubungan itu bagi sebanyak-banyaknya anggota. Lihat saja bagaimana perkembangan jaringan rel kereta api di Eropa, Amerika Serikat di abad 19. Juga yang dikembangkan di Jepang, dan sekarang di China. Pada titik inilah timbul suatu pilihan-pilihan ‘ideologis’. Misalnya, akan lebih memfasilitasi keterhubungan kelompok yang sudah mapan dan bermobil pribadi dengan memprioritaskan membangun jalan tol atau memfasilitasi rakyat kebanyakan dengan lebih mengembangkan angkutan massal yang nyaman dan murah?

Pilihan-pilihan bisa menjadi tidak mudah bagi yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, sebab jika ia lebih mementingkan keterhubungan rakyat kecil, bagaimana jika rakyat kemudian menjadi kuat karena bangunan ikatan bersamanya perlahan semakin kuat seiring dengan semakin mudah dan seringnya bertemu?

Maka ni yao caifu ni xian zuo lu: bila ingin makmur bikin jalan dulu, dibalik ini mestinya adalah kemakmuran bagi rakyat kebanyakan, terutama rakyat kecil. Keterhubungan jangan dimaknai dengan paradigma trickle down effect, jika yang atas difasilitasi keterhubungannya dan kemudian menjadi semakin kuat maka kelimpahan akan menetes ke bawah. Sejarah membuktikan bahwa ini hanyalah sebuah ilusi belaka. Buatlah rakyat kebanyakan, sebanyak-banyaknya menikmati keterhubungan yang murah dan nyaman, maka rakyat akan menjadi kuat, dan pergerakan ekonomi yang diletakkan di atas basis ini tentu lebih bisa diharapkan untuk dapat dinikmati oleh banyak orang, tidak hanya mengumpul pada segelintir orang saja. Inilah hal strategis dibalik pepatah kuno China itu yang dapat kita pelajari bersama. Maka menjadi ironi, ketika rakyat kebanyakan mempunyai kesempatan bertemu face-to-face saat liburan, justru tiket kereta api dinaikkan!

Salah Satu yang di Sinyalir Pak Ryamizard

Donor Asing Janggal

Jakarta, Kompas - Sejumlah lembaga swadaya masyarakat Indonesia mempertanyakan keberadaan lembaga donor asing di berbagai instansi Indonesia yang dinilai janggal. Selain manfaatnya dinilai tidak signifikan untuk demokratisasi di Indonesia, fasilitas yang diberikan pemerintah terasa berlebihan.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia Ray Rangkuti, Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang, dan Lucius Karus dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan di Jakarta, Senin (18/4).

Menurut Jeirry, dana-dana asing yang diberikan tidak signifikan pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal itu karena pengelolaan anggaran tak efisien dan efektif. Peruntukannya tak tepat sasaran dan banyak tumpang tindih dengan program pemerintah yang dibiayai APBN.

Jeirry mencontohkan, menjelang Pemilu 2009 ada program peningkatan kapasitas anggota KPU, KPU daerah, dan staf sekretariat dilakukan dengan dukungan lembaga donor asing dan sosialisasi. Kegiatan serupa dilakukan sama dan berulang-ulang karena ada dana dari APBN ataupun dari lembaga donor asing. Akibatnya, menurut Jeirry, bisa terdapat dua laporan untuk satu kegiatan, ke lembaga donor dan ke lembaga negara.

Di DPR, ujar Sebastian, keberadaan kantor lembaga donor asing United Nations Development Programme (UNDP) juga terasa janggal, apalagi sudah berlangsung bertahun-tahun. Bantuan lembaga donor asing juga terjadi pada penataan sistem kependudukan di Kementerian Dalam Negeri.

Dukungan yang diberikan harus diperjelas, bersifat hibah atau utang. Apabila bantuan berupa utang, jelas akan membebani rakyat Indonesia. Kalaupun sifatnya hibah, besar kemungkinan adanya duplikasi anggaran.

Keberadaan kantor lembaga donor asing UNDP di kompleks DPR selama bertahun-tahun, lanjut Sebastian, juga terasa janggal. Perlakuan istimewa ini seakan menunjukkan pemerintah berutang budi kepada pihak donor dan menimbulkan dugaan adanya intervensi asing. Semestinya, kata Ray, ada pola kemitraan yang nyata antara lembaga donor dan masyarakat Indonesia.

Dihubungi terpisah, anggota KPU, Endang Sulastri, membantah ada tumpang tindih anggaran. Itu karena penerimaan lembaga asing dilakukan mengikuti aturan dengan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). ”Apabila Bappenas sudah mengonfirmasi tidak ada alokasi di APBN, baru bantuan dari lembaga asing diterima. Kami juga tak menerima uang tunai, tetapi manfaatnya saja,” kata Endang.

Project Officer untuk Election Project UNDP Indonesia Partono menambahkan, pihaknya bisa memastikan program tidak tumpang tindih sebab sebelumnya ada pertemuan antara UNDP, Bappenas, dan lembaga yang dibantu. Kebutuhan yang belum dibiayai APBN bisa dikerjakan UNDP. Kerja UNDP diaudit secara internal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (INA)

MasjidTertua di Gayo Lues

SEBUAH-masjid yang sudah berumur 800 tahun peninggalan sejarah terdapat di Desa Penampaan, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Meski sudah berumur 800 tahun, masjid itu tampak masih kokoh. Bangunannya belum pernah dirombak dan kondisinya masih utuh.
Bangunan masjid Asal di desa itu, merupakan sejarah masuknya ajaran Islam yang dibawakan bangsa India melalui jalur perdagangan. Masjid itu adalah masjid yang pertama kali di bangun di Aceh oleh para syech-syech beberapa abad yang silam.

Masjid Asal di Desa Penampaan itu, dindingnya terbuat dari tanah, tiangnya 16 batang dari kayu, plafonya terbuat dari pelepah ijok yang dirajut dengan rotan dan atapnya terbuat dari ijok. Di sekeliling masjid itu juga terdapat kuburan para ulama terdahulu sebelum syech-syech yang membangun masjid itu meninggal dunia. Di dalam Masjid Asal itu terdapat sumur tua yang air dipercayai atau diyakini masyarakat dapat mengobati segala penyakit serta di masjid itu juga diyakini apabila memohon sesuatu yang baik akan di kabulkan oleh Alla SWT.

Tokoh Masyarakat Desa Penampaan, Nurdin (69) didampingi Bilal Masjid Asal, Abdullah (52) kepada Serambi, mengatakan, bangunan Masjid Asal itu sudah 800 tahunan hingga kini masih utuh. Masjid Asal tersebut aslinya berukuran 20 X 20 meter berlantai tanah. Namun, kini masjid tersebut telah diperluas dengan bantuan dari para donator. Tapi, bentuk asli peninggalan sejarah itu hingga kini tidak dirombak, kecuali lantai tanah kini menjadi lantai semen.

Selain itu, juga masih terdapat dua buah kitab Alquran peninggalan sejarah dan kini telah diamankan. Di dalam masjid itu keadaannya sangat sejuk kendati tidak ada kipas angin dan terkadang para jamaah yang mendengarkan khutbah saat shalat jumat banyak yang ketiduran. Dia juga menceritakan, Masjid Asal itu, pada zaman penjajahan belanda pernah dilemparkan bom oleh bangsa Belanda. Namun, bom yang dilemparkan di masjid itu tidak meledak dan juga bangsa Belanda pernah menghancurkan masjid itu dengan menghujamkan pedang ke tiang masjid, tapi tidak rusak dan hanya sedikit bekas sayatan tanpak pada tiangnya. Dari hal itulah, ujar Nurdin, makanya mereka menyakini masjid itu keramat apalagi usianya telah 800 tahun.

Dikatakan, masjid itu sering ramai dikunjungi oleh masyarakat dari segala penjuru sepeti dari Pula Jawa, Sumatera Utara dan provinsi lainya. Mereka datang ke masjid itu usai shalat lima waktu juga melaksanakan shalat sunat memohon yang baik-baik kepada Allah di masjid itu dan selama ini setiap permintaan yang diajukan oleh pemohon Insya Allah terpenuhi dan juga air sumur tua di lokasi masjid itu juga dapat mengobati segala macam penyakit

Pemimpin Gayo Lues dan Aceh Tengah ke Depan

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=167132703296992&set=a.155875484422714.34000.100000007903110

Pat Gu Lipat

Bukan Pat-gulipat, Mestinya: Kelola Di Tempat Terang!

Rencana penjualan Krakatau Steel yang menuai kritik pedas dari banyak pihak seakan memberikan rasa de javu terhadap penjualan Indosat yang merugikan negara triliunan rupiah. Hak prerogratif Presiden terhadap laku ugal-ugalan ini seakan mlempem tak bersuara. Sungguh rejim sekarang ini terlalu banyak mengelola negara -yang ditegakkan oleh darah dan nyawa pejuang kemerdekaan, justru banyak dilakukan di tempat gelap. Tepatnya adalah, rejim sekarang ini adalah rejim pat-gulipat dengan topeng hukum yang kokoh nan melekat erat terpasang di wajah buramnya. Semakin hari rakyat semakin paham bahwa hukum dipahami dan dilaksanakan oleh rejim ini dalam kerangka laku sok, sok setia kepada hukum, sok sesuai prosedur. (jangan-jangan juga sok teraniaya, sok berurai-air mata!)

Rejim yang seperti ini jelas tidak kompetibel dengan situasi obyektif yang berkembang sesuai dengan perkembangan hidup bersama manusia dalam segala aspeknya. Setiap hidup bersama, sebagai satu bangsa misalnya, selalu mempunyai potensi untuk maju dan berkembang, atau berhenti berkembang dan bahkan akan nampak mundur karena selalu tertinggal tatkala bangsa lain sudah lari kencang di depan. Tidak kompetibelnya rejim ini dengan situasi obyektif yang ada akan membuat potensi keterbelakangan dibandingkan dengan negara-bangsa lain dapat menjadi aktus yang nyata.

Dari perkembangan hidup bersama era manuskrip yang kemudian bergeser pada pengenalan masyarakat akan kekuatan mesin cetak, kemudian telepon, radio dan televisi serta yang sekarang merebak adalah jaringan internet maka tata kelola di tempat gelap jelas bukanlah sebuah tata kelola yang kompetibel, bukan tata kelola yang klop dengan perkembangan situasi ini. Tetap mengelola negara di tempat gelap jelas telah mempertaruhkan masa depan bangsa beserta keseluruhan isinya, terutama yang dipertaruhkan adalah anak-cucu penerus bangsa ini.

Salah sekali menempatkan tata kelola di tempat terang pertama-tama di atas bangun hukum dan prosedur. Tata kelola di tempat terang itu pertama-tama adalah masalah kemauan politik, keputusan politik dan kemudian tindakan politik. Hukum-prosedur tetap merupakan instrumen penting dalam hal ini, tetapi jika hukum-prosedur adalah tubuh maka kemauan politik itu adalah jiwanya. Rejim sekarang ini bahkan hanya menempatkan hukum sebagai topeng yang dilekatkan pada tubuh, apalagi jika kita bicara jiwa yang mana justru hasrat utamanya adalah pada pat-gulipat itu!

Karena politik selalu berurusan dengan rakyat kebanyakan maka menyerahkan masalah politik hanya pada segelintir elit saja akan mengandung resiko yang terlalu besar. Rakyat harus mampu mengontrol kekuatan politik yang ada di tangan elit politik meski yang ada di depan rakyat itu adalah seorang manusia yang sungguh kampiun dalam melaksanakan amanat rakyat. Tetapi di satu pihak, dari hari ke hari faktanya rakyat selalu disibukkan dengan urusan survival, urusan bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya (dan ini adalah sangat sah-sah saja), lalu kemudian bagaimana kontrol politik ini dapat dilaksanakan? Ada LSM, ada koran-majalah, ada televisi dan ada internet, bukankah ini dapat menjadi alat kontrol bagi rakyat? Tentu ini adalah alat penting bagaimana kekuasaan politik dapat dikontrol, tetapi tetap saja karena yang dikontrol itu adalah kekuasaan politik maka yang utama sebagai alat kontrol mestinya juga adalah sebuah kekuatan politik, sebuah kekuatan di mana kolektifitas rakyat dapat benar-benar mewujud sebagai kekuatan politik. Dan itu adalah partai politik. Sayangnya justru partai politik yang ada sekarang ini sepertinya tidak mampu melawan laku pat-gulipat rejim ini, atau jangan-jangan banyak elit partai justru merupakan bagian dari rejim pat-gulipat ini?

Partai yang kuat jelas diperlukan untuk menghentikan rejim pat-gulipat ini, tetapi bagaimanakah sebuah partai politik dapat disebut sebagai partai yang kuat? Yang pengurus partainya banyak uang? Yang pengurus partainya bergelar doktor, profesor? Yang mempunyai tim ahli di bidang pencitraan? Ada dua hal partai dapat disebut sebagai partai yang kuat. Yang pertama adalah hidup partai itu betul-betul denyutnya dirasakan oleh anggota partai khususnya dan rakyat pada umumnya -dari hari ke hari, bukan hanya saat menjelang pemilihan umum saja. Terhadap setiap peristiwa politik yang terjadi dari hari ke hari, semestinyalah partai merupakan satu hal pertama yang kemudian ”nyanthol”, ada di benak rakyat. Atau dalam istilah Henry Berson, dari aspek ’waktu’, hidupnya sebuah partai politik yang kuat adalah dalam perspektif durée, bukan temps. Hal kedua adalah terkait dengan monopoli sah dari negara dalam hal penggunaan kekerasan. Bisakah partai dapat mengendalikan itu secara efektif?